-->

Pengertian Sosiologi Aturan Berdasarkan Para Andal


Sebelum menguraikan pengertian sosiologi aturan berdasarkan para ahli, perlu diketahui bahwa pendekatan sosiologi aturan menyangkut kekerabatan aturan dengan moral dan budi internal aturan (Gerald Turkel).
Geral merinci bahwa fokus utama pendekatan sosiologi aturan yakni: (1) Pengaruh aturan terhadap sikap sosial, (2) Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut masyarakat di dunia sosial (social world) nya, dan (3) Pada organisasi sosial, perkembangan sosial, dan pranata aturan berkaitan dengan aturan itu dibentuk serta kondisi-kondisi sosial yang menyebabkan hukum.

Dari ketiga pendekatan tersebut mengindikasikan bahwa cukup banyak faktor di luar aturan (non hukum) yang ikut memengaruhi sikap aturan wacana cara mereka membentuk dan melakukan hukum. Sosiologi aturan menekankan implementasi aturan secara masuk akal dan pantas, yaitu memahami aturan aturan sebagai penuntun umum bagi hakim dalam menghasilkan putusan yang adil dimana hakim diberi kebebasan menjatuhkan putusan atas masalah yang diajukan, sehingga hakim sanggup menyeimbangkan perlunya keadilan antara para pihak atau terdakwa dengan alasan umum dari warga masyarakat.

Agar lebih memahami sosiologi hukum, berikut ini kami sajikan pengertian sosiologi aturan berdasarkan para ahli:

  1. Sosiologi aturan didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari kekerabatan timbal balik antara aturan dengan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto dalam buku Mengenal Sosiologi Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989)
  2. Pengertian sosiologi aturan (sociology of law) yaitu pengetahuan aturan terhadap pola prilaku masyarakat dalam konteks sosialnya (Satjipto rahardjo dalam buku Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1982)
  3. Sosiologi aturan merupakan ilmu yang mempelajari kekerabatan timbal balik antara aturan dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis (R.Otje Salman dalam buku Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar, Penerbit Armico, Bandung, 1992)
  4. Sosiologi aturan yaitu suatu cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada ikhwal aturan sebagaiman terwujud sebagai bab dari pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari (Soetandyo Wignjosoebroto)
  5. Sosiologi aturan yaitu studi sosiologi terhadap fenomena-fenomena aturan spesifik yang berafiliasi dengan duduk masalah legal relation, termasuk proses interaksional dan sosialisasi organisasional, typikasi, abolisasi dan konstruksi sosial (David N. Schiff)
Yang menjadi obyek sosiologi aturan yaitu kekerabatan timbal balik antara aturan dengan objek-objek sosiologi. Untuk itu, penting untuk memahami pengertian sosiologi berdasarkan para ahli. Objek sosiologi aturan yang dimaksud tersebut dijelaskan Zainudin Ali dalam buku Sosiologi Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008 dan Soerjono Soekanto dalam buku Mengenal Sosiologi Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, yang dirangkum sebagai berikut:
  1. Hukum dengan interaksi sosial. Jika interaksi sosial berjalan dengan baik, manyarakat sanggup hidup dengan tenang. Hukum dalam hal ini berfungsi untuk memperlancar interaksi sosial.
  2. Hukum dengan kelompok sosial. Kelompok sosial yang dimaksud yaitu suatu aktifitas dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu hukum. Misalnya : Badan Eksekutif Mahasiswa, aturan yang dipatuhi tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
  3. Hukum dengan kebudayaan. Hukum juga merupakan produk dari kebudayaan. Sebagai contoh: kawin lari di Bali, jikalau cowok ingin menikahi seorang wanita, berdasarkan watak Bali sang cowok musti mempunyai keberanian membawa lari sang perempuan dari rumahnya.
  4. Hukum dengan Lembaga Sosial. Lembaga-lembaga sosial yang dimaksud yaitu suatu forum yang keberadaannya di dalam masyarakat. Sebagai contoh: Desa (hukumnya yaitu Undang-undang Pemerintahan Daerah, Perkawinan (hukumya yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 wacana perkawinan, Waris (Hukum Adat dan Waris Islam, dan lain lain.
  5. Hukum dengan stratifikasi sosial. Staratifikasi yang dimaksud tetap memperhatikan pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan mengenai persamaan di hadapan aturan menyerupai pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu aturan tidak membeda-bedakan meskipun kenyataanya ada lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat.
  6. Hukum dengan kekuasaan dan kewenangan. Misalnya: Presiden, kekuasaan dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
  7. Hukum dengan perubahan sosial. Perubahan sosial mencakup (1) Perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan aturan menyerupai UU No 1 tahun 1974, (2) Perubahan aturan yang menyebabkan perubahan sosial menyerupai UU Narkotika tahun 1976 sebagai perubahan dari ketentuan peninggalan Belanda, di mana bukan hanya pemakai, tetapi juga penanam dan pengedar juga menerima eksekusi berat.
  8. Hukum dengan duduk masalah sosial. Masalah sosial dalam hal ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan hukumnya, yakni dengan kitab undang-undang hukum pidana dan program pidana.
Itulah sejumlah pengertian sosiologi aturan berdasarkan para ahli serta uraian wacana obyek sosiologi hukum. Semoga membantu memahami pengertian sosiologi aturan secara utuh.

0 Response to "Pengertian Sosiologi Aturan Berdasarkan Para Andal"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel