Pengertian Partisipasi Politik Berdasarkan Para Jago

Sebagai pemaknaan dasar, pengertian partisipasi politik sanggup dipahami dari kata partisipasi dan politik. Partisipasi berasal dari bahasa Latin “pars” yang berarti bab dan “capere” yang berarti mengambil. Penggabungannya kedua kata itu bermakna mengambil bagian. Semakna dengan makna kata tersebut dalam bahasa Inggris, participation (noun) atau participate (verb).

Sementara berdasarkan Rush dan Althoff, kata “politik” diartikan sebagai proses penyelesaian dari konflik-konflik insan atau proses dimana masyarakat menciptakan keputusan-keputusan atau berbagi kebijakan tertentu atau secara otoritatif mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu. Maka partisipasi politik sanggup didefinisikan mengambil peranan atau bab dalam acara atau kegiatan politik suatu negara.

Berikut ini kami menguraikan dua pengertian partisipasi politik berdasarkan para andal dari aneka macam sumber: 

1. Silvia Bolgherini dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept yang diterbitkan oleh University of Chicago tahun 2010) mendefiniskan partisipasi politik sebagai " ... a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious. Menurutnya, partisipasi politik yakni segala acara yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan baik pribadi maupun tidak pribadi - secara legal, konvensional, damai, atau memaksa.
2. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam buku Partisipasi Politik di Negara Berkembang terbitan Rineka Cipta, Jakarta Tahun 1990) mengemukakan pengertian partisipasi politik yakni kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Untuk memahami lingkup bahasan partisipasi politik, Huntington dan Nelson memberi batasan-batasan partisipasi politik dalam beberapa hal yaitu :

1. Partisipasi politik yang menyangkut kegiatan dan bukan sikap-sikap. Berbagai komponen subyektif dalam hal ini menyerupai orientasi politik yang meliputi pengetahuan politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik, serta persepsi-persepsi mengenai relevansi politik tidak dimasukkan. Sikap dan perasaan politik hanya dipandang sebagai sesuatu yang berafiliasi dengan bentuk tindakan politik, namun terpisah dengan tindakan politik.
2. Subyek yang dimasukkan dalam partisipasi politik tersebut yakni warga negara, atau lebih tepatnya, orang per orang dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional di bidang politik menyerupai pejabat pemerintah, pejabat partai, atau calon-calon politikus. Kegiatan yang disebut partisipasi politik ini bersifat terputus-putus, hanya sebagai sambilan atau sebagai pekerjaan sewaktu-waktu (evocational) dan bersifat sekunder.
3. Kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik. Sasarannya yakni mengubah keputusan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat tersebut, merubah atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan main politiknya.
4. Partisipasi politik meliputi semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu berefek atau tidak, berhasil atau gagal.
5. Partisipasi politik meliputi partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasikan. Partisipasi otonom yakni kegiatan politik yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Sedangkan partisipasi yang dimobilisasikan merupakan kegiatan politik yang dilakukan atas dasar harapan orang lain.

Demikian pengertian partisipasi politik berdasarkan para ahli dan lima batasan partisipasi politik yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson. 

Share this post