Pengertian Komunikasi Politik

Cukup banyak pengertian komunikasi politik berdasarkan para ahli. Sehingga tidak satu pun yang berlaku universal. Pengertian komunikasi politik yang paling sederhana yakni pendapat Chaffee sebagaimana yang dikutip oleh Lynda Lee Kaid (2004) bahwa “Political communication is the role of communication in the political process” (komunikasi politik yaitu tugas komunikasi dalam proses politik).

Pengertian komunikasi politik di atas mengandung pengertian bahwa semua acara komunikasi, baik komunikasi mulut maupun nonverbal, yang berada dalam proses politik merupakan komunikasi politik. Istilah “proses politik” yang dimaksud tidak memperlihatkan pada proses politik sebagaimana yang terdapat dalam konsepsi “sistem politik,” melainkan pada semua kegiatan politik.

Berikut ini kami uraikan sejumlah pengertian komunikasi politik berdasarkan para jago yang lain untuk lebih memperluas wawasan dalam memahami konsep komunikasi politik.

1. Komunikasi politik berdasarkan Denton dan Woodward, sebagaimana dikutip Brian McNair (2003), yaitu diskusi murni mengenai alokasi sumber daya publik (pendapatan, pajak atau penghasilan), otoritas pemerintah (pihak yang diberikan kekuasaan untuk merancang, menciptakan dan menjalankan aturan dan keputusan), serta diskusi mengenai sanksi-sanksi pemerintah (penghargaan atau eksekusi dari negara).
2. Michael Rush dan Phillip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu pecahan sistem politik kepada pecahan lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan meliputi pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.
3. Menurut Richard M. Perloff (1998) komunikasi politik yaitu proses dimana kepemimpinan nasional, media dan masyarakat saling bertukar dan memberi makna terhadap pesan-pesan yang bekerjasama dengan kebijakan publik. Beberapa unsure yang terkandung dalam definisi tersebut; Pertama, Komunikasi politik sebagai suatu proses. Komunikasi politik tidak sanggup terjadi secara otomatis begitu saja, di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan kompleks dan dinamis. Selain itu, proses tersebut juga mengandung adanya tarik menarik pengaruh. Pemerintah mempengaruhi media dengan memperlihatkan materi untuk pemberitaan, sementara media mendesak para politisi melalui serangkaian prosedur institusional sebagai deadline dan nilai berita. Di sisi lain media juga sanggup mempengaruhi masyarakat, namun masyarakat juga sanggup membentuk acara media. Kedua, pesan dalam komunikasi politik terkonsentrasi pada lingkungan pemerintahan atau yang bekerjasama dengan kebijakan publik. Komunikasi politik dalam hal ini tidak hanya concern dengan kasus pemilu, namun pada segenap hal yang berkaitan dengan politik.
4. Pippa Norris mengemukakan, komunikasi politik merupakan sebuah proses interaktif mengenai transmisi informasi di antara para politisi, media dan publik. Proses tersebut bersifat downward dari institusi pemerintah kepada masyarakat, bersifat horizontal di antara para bintang film politik, dan bersifat upward melalui opini publik kepada penguasa. Tiga pecahan penting dalam komunikasi politik berdasarkan Norris yaitu produksi pesan, isi pesan dan imbas pesan. Proses produksi pesan yaitu bagaimana pesan dihasilkan oleh politisi ibarat partai atau kelompok kepentingan, kemudian ditransmisikan memakai susukan pribadi (seperti iklan politik) atau susukan tidak pribadi (seperti koran, radio dan televisi). Isi pesan meliputi jumlah dan bentuk reportase politik yang ditampilkan dalam info di televisi, keseimbangan partisan dalam pers, ulasan mengenai kampanye dan event tertentu dalam pemilihan, reportase acara setting dalam isu-isu politik, dan representasi kaum minoritas dalam pemberitaan media. Efek pesan menaruh perhatian pada tingkat masyarakat. Isu kuncinya terfokus pada analisis dampak potensial yang mungkin muncul di tengah masyarakat ibarat pada pengetahuan politik dan opini publik, sikap politik dan nilai-nilai politik, serta pada tingkah laris politik. Metode yang dipakai umumnya dengan memakai survey atau studi eksperimen.
5. Komunikasi politik, sebagaimana juga dinyatakan oleh Itzhak Galnoor (1980), merupakan pecahan dari infrastruktur politik, sebuah kombinasi dari interaksi sosial dimana informasi digabungkan ke dalam karya kolektif dan hubungan kekuasaan yang saling mengisi.

Komunikasi politik lebih banyak merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, ibarat media massa, tubuh informasi pemerintah, atau partai politik. Namun demikian, komunikasi politik sanggup ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang, sampai ruang lingkup yang lebih luas.

Menurut Franklin B, ibarat dikutip Ioannis Kolovos dan Phil Harris, komunikasi politik terfokus pada analisis dari; (1) Konten politik pada media; (2) Para bintang film dan distributor yang terlibat dalam memproduksi konten politik; (3) Dampak konten politik media pada audiens dan/atau pada kebijakan pembangunan; (4) Dampak sistem politik pada sistem media; dan (5) Dampak sistem media pada sistem politik.

Kraus dan Davis membagi komunikasi politik menjadi komunikasi massa dan sosialisasi politik, komunikasi massa dan proses pemilu, komunikasi dan informasi politik, penggunaan media dan proses politik, serta konstruksi realitas politik di tengah masyarakat. Dari keduanya terlihat bahwa cakupan yang diberikan Kraus dan Davis tampak terbatas pada pembahasan komunikasi melalui media massa atau komunikasi massa. Berbeda dengan cakupan yang dikonseptualisasikan Dan Nimmo yang tampak lebih luas.

Mengenai komunikasi politik ini, Kantaprawira memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala rujukan pemikiran, inspirasi atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi sanggup tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, alasannya yaitu pada hakikatnya segala pikiran atau inspirasi dan kebijakan (policy) harus ada yang memberikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut yaitu proses komunikasi.

Lasswell, memandang bahwa orientasi komunikasi politik telah mengakibatkan dua hal sangat jelas: pertama, komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibuat di dalam dan oleh proses sikap yang gotong royong merupakan suatu bagian. Kedua, komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta bekerjasama dan senantiasa memperhatikan insiden masa lalu.

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik yaitu upaya kelompok insan yang memiliki orientasi fatwa politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan fatwa politik dan ideologi tersebut sanggup diwujudkan.
Demikian sejumlah pengertian komunikasi politik berdasarkan para ahli, dengan merujuk pada sejumlah pendapat di atas, kita sanggup mengambil kesimpulan perihal pengertian komunikasi politik sesuai dengan bahasa kita masing-masing.

Share this post