Sistem, Tujuan, Dan Prinsip Ekonomi Islam Berdasarkan Para Ahli

Sistem Ekonomi Islam - Sebelum diuraikan lebih jauh hingga pada pemahaman wacana prinsip ekonomi islam, terlebih dahulu kita perlu memahami arti kata tersebut mulai dari sistem. Mempersoalkan sistem gotong royong bukan membahas hal yang baru. Memang di dunia ini tidak ada yang sama sekali baru. Kalau ada yang baru, gotong royong sesuatu itu sudah usang ada. Dinilai baru, sebab gres ditemukan, gres diungkapkan, gres diketahui oleh orang banyak. 

 

Untuk hingga pada akad di antara orang-orang terhadap sesuatu yang sepertinya gres itu, terlebih dahulu terjadi kontradiksi pendapat yang berlanjut pada perdebatan. Perdebatan ini menghasilkan suatu keputusan yang seperti baru, pada hakekatnya bukanlah hal yang gres (Onong Uchjana Effendy, Sistem Informasi dalam Manajemen, Bandung: Penerbit Alumni, 1981, halaman 42).

Sistem ialah sesuatu yang mempunyai bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu Input, proses dan output. Dalam arti luas ungkapan “sistem” telah disamakan maknanya dengan ungkapan “cara”. Pada dasarnya sesuatu sanggup disebut sistem apabila memenuhi dua syarat. Pertama ialah mempunyai bagian-bagian yang saling berinteraksi dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Syarat yang kedua ialah bahwa suatu sistem harus mempunyai tiga unsur, yaitu input, proses dan output (Nugroho Widjajanto, Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm. 2)

Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno (greek), yang berarti “mengatur urusan rumah tangga”, dimana anggota keluarga yang mampu, ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memperlihatkan jasa (Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif;Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 47).

Meskipun ilmu ekonomi dan sistem ekonomi sama-sama membahas ekonomi, kedua hal ini sangat berbeda. Ilmu ekonomi pembahasannya meliputi acara yang mengatur untuk memperbanyak kekayaan. Sedangkan, sistem ekonomi tidak dibedakan berdasarkan banyak sedikitnya kekayaan, bahkan sama sekali tidak terpengaruh oleh kekayaan. Sistem ekonomi masing masing mempunyai hal corak, bentuk dan tujuannya yang berbeda-beda. Sistem ekonomi sendiri terbagi menjadi tiga yaitu sistem kapitalis, sosialis dan Islam.

Ekonomi Islam merupakan kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut. Dari kedua dasar tersebut secara konsep dan prinsip ialah tetap, tetapi pada praktiknya untuk hal-hal dan situasi serta kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes ada pula yang bisa mengalami perubahan (Ahmad Izzan, Syahril Tanjung, Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Qur’an yang Berdimensi Ekonomi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006, hlm. 32).

Yang dimaksud sistem ekonomi Islam ialah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam. Dengan demikian, peraturan perundangan perekonomian Islam ialah Al-Qur‟an dan Sunnah (Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 14).

Sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur‟an dan sunnah dalam semua uraiannya selalu memandang insan secara utuh, sehingga Al-Qur‟an dalam memaparkan ajarannya dengan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Individu dilihatnya secara utuh, fisik, akal, dan kalbu, dan masyarakatdihadapinya dengan menekankan adanya kelompok lemah dan kuat, tetapi tidak menjadikan mereka dalam kelas-kelas yang saling bertentangan sebagaimana halnya komunis, namun mendorong mereka semua untuk bekerja sama guna meraih kemaslahatan individu tanpa mengkorbankan masyarakat atau sebaliknya (M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Illahi Al-Qur’an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, Jakarta: Lentera Hati, 2006, h. 194).

Sistem ekonomi Islam lahir sebagai sistem yang bisa memperlihatkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Karena Islam memandang problem ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memperlihatkan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan perjuangan secara perorangan. Tidak pula dari sudut pandangsosialis yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka mirip budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan perilaku mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat (Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I, Jakarta: PT. DanaBhakti Wakaf, 1995, h. 10).

Di bawah sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik.

Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan sanggup dilakukan diantara kebutuhan dan kebutuhan adab manusia. Sistem ekonomi berfungsi atau bekerja untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu yang mempunyai nilai. Sistem ekonomi harus tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang sanggup membangun kerangka organisasi acara organisasi acara ekonomi berdasarkan kerangka acuan tertentu. Sehingga sanggup diungkapkan tiga komponen penting yang menyusun eksistensinya suatu ekonomi yaitu filsafat sistem, nilai-nilai dasar sistem dan nilai instrumental sistem (Ahmad M. Saefuddin, Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam, Cet. 1, Jakarta: Media Dakwah, 1984, h. 15).

Filasafat sistem ekonomi yang Islami merupakan alternatif jalur keluar bagi jago pikir yang mempunyai perilaku jujur dalam mencari kebenaran. Filsafat dari ilmu ekonomi yang paradigmanya relevan dengan nilai-nilai logik, etik dan estetik sehingga sanggup difungsionalkan pada tingkah laris ekonomi manusia.

Tujuan Ekonomi Islam

Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam ialah mencapai kesejahteraan insan yang terletak pada pinjaman terhadap lima kemashlahah-an, yaitu keimanan (ad-dien), ilmu (al-‘ilm), kehidupan (an-nafs), harta (al-maal), dan kelangsungan keturunan (an-nasl). (Saefuddin, Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, h.79-104).

Mashlahah dicapai hanya bila kehidupan insan hidup dalam keseimbangan, diantaranya meliputi keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki. Tujuan ekonomi Islam lainnya memakai pendekatan antara lain :

(a) konsumsi insan dibatasi hingga pada tingkat yang diharapkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, (b) alat pemuas kebutuhan insan seimbang dengan tingkat kualitas insan semoga ia bisa meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam, (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan, (d) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari perjuangan halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh (Halide, Majalah, Mimbar Ummi, 1982, hlm. 15)

Secara umum tujuan ekonomi dalam Islam ialah untuk membuat al-falah atau kemenangan, keselamatan dan kebahagian dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal demikian maka insan harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non material (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma fatwa Islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhkan larangannya semoga tercipta kemashlahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain (Anwar Abbas, Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syahid, 2009, h. 14)

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Salah satu bukti ketidakmampuan insan membagi rezeki duniawi ialah harapan semua insan untuk meraih sebanyak mungkin untuk diri dan keluargnya. Tetapi ternyata, banyak yang tidak memperoleh dambaannya, bahkan insan durhaka tidak pernah merasa puas dengan perolehanya. Karena itu Allah yang membaginya dengan cara dan kadar yang sanggup mengantar terjalinnya relasi timbal balik antara anggota masyarakat.

Pada umumnya nilai-nilai Islam termasuk dalam bidang ekonomi terangkum dalam empat prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab (M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i, Bandung: Mizan,1998, h. 402.).

a. Tauhid

Prinsip pertama dalam sistem ekonomi Islam ialah tauhid. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan darul abadi (M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Illahi Al-Qur’an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, Jakarta: Lentera Hati, 2006, h. 198).

Tauhid sanggup diibaratkan sebagai matahari sebagai sumber kehidupan di bumi dan planet sekelilingnya. Tauhid mengantarkan insan mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta balasannya berakhir pada Allah Swt. (M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Illahi Al-Qur’an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, Jakarta: Lentera Hati, 2006, h. 402).

b. Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip ekonomi islam yang kedua ini dimaksudkan bahwa seluruh kebijakan dan acara ekonomi harus dilandasi paham keadilan, yakni menjadikan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan ialah suatu keadaan yang mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian dan antara pendapatan kaum yang bisa kurang bisa (Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 415).

c. Kehendak bebas

Kehendak bebas ialah prinsip yang mengantar seorang Muslim menyakini bahwa Allah Swt. mempunyai kebebasan mutlak, namun insan juga mendapat anugerah kebebasan untuk menentukan jalan yang terbentang dihadapannya baik dan buruk. Manusia yang baik di sisi-Nya ialah insan yang bisa memakai kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan. (M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Illahi Al-Qur’an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, Jakarta: Lentera Hati, 2006, h. 403).

Setiap orang sanggup menikmati kebebasan sepenuhnya untuk berbuat sesuatu atau mengambil pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaan dengan cara yang ia sukai. (Afzalur Rahman, Al-Qur’an Sumber Ilmu Pengetahuan, terj. H. M. Arifin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000, h. 194).

d. Tanggung Jawab

Menurut Islam, bahwa sungguh insan diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan menentukan bidang perjuangan ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasannya ini harus bertanggungjawab. (Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 419).

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan. Ada dua aspek dari konsep ini yang harus dicatat semenjak awal. Pertama, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan insan keberadaannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnyabersifat sukarela dan tidak harus dicampuradukkan dengan ‘pemaksaan’ yang ditolak sepenuhnya oleh Islam.

Demikian secara ringkas klarifikasi bekerjasama dengan sistem ekonomi islam, tujuan ekonomi islam serta sejumlah Prinsip Ekonomi Islam yang sanggup kami share melalui blog ini. Semoga sanggup member manfaat bagi para pembaca.

Share this post